BKN Umumkan Ada Instansi Belum Isi e-Formasi, Dipastikan Tak Buka Pendaftaran PPPK dan CPNS 2019

Kabar terbaru rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PPPK/P3K 2019 maupun CPNS 2019.
BKN Umumkan Ada Instansi Belum Isi e-Formasi, Dipastikan Tak Buka Pendaftaran PPPK dan CPNS 2019 
Kabar terbaru rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PPPK/P3K 2019 maupun CPNS 2019.
Pendaftaran PPPK 2019 dan CPNS 2019 akan segera dibuka.

Bocorannya, rekrutmen PPPK 2019 akan mulai bergulir pada pertengahan Agustus 2019.
Sementara CPNS 2019 baru akan dilaksanakan pada Oktober 2019.
Namun, ada kabar buruk bagi calon pelamar PPPK 2019 maupun CPNS 2019.

Melalui akun resmi di Twitter, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut bagi instansi yang belum mengisi kebutuhan ASN pada aplikasi e-formasi hingga dengan 12 Juli 2019, dianggap tidak ikut melaksanakan pengadaan ASN. tahun ini.
Padahal, BKN telah memberi perpanjangan waktu pengisian kebutuhan ASN pada e-Formasi.


Pendaftaran CPNS 2019 Mulai Oktober 2019, Ini Bocoran Materi SKD dan SKB sesuai Peraturan MenpanRB
Pendaftaran CPNS 2019 Mulai Oktober 2019, Ini Bocoran Materi SKD dan SKB sesuai Peraturan MenpanRB 

Berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap instasni Pemerintah wajib menyusun kebutuhsan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Selanjutnya hasil penyusunan kebutuhan PNS secar nasional akan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada setiap tahun setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakn urusan pemerintah di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepada Badan Kepegawaian Negara.
Jika berdasarkan surat MenpanRB nomor B/617/M.SM.01.00/2019 per tanggal 17 Mei 2019, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib mengisi kebutusan ASN paling lambat akhir Mei 2019.
BKN kemudian memperpanjang hingga pekan ke-2 Juni 2019 dan kembali diperpanjang hingga 12 Juli 2019 berdasarkan surat MenpanRB No.B/751.
Sesuai dg surat Kemenpan RB no. B/751, instansi yg tidak mengunggah kebutuhan ASN 2019 pada eFormasi s.d. 12 Juli 2019 dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun ini.
Sudah diberi perpanjangan waktu tapi tidak dimanfaatkan? Ok, the show must go on
#CPNS2019
#P3K2019



Kuota PPPK 2019 dan CPNS 2019

Data dari Badan Kepegawaian Negara dan KemenpanRB, kebutuhan ASN pada 2019 mencapai 254.173 orang.
Rinciannya, dari jalur CPNS 85.537 orang. Angka tersebut terdiri dari kebutuhan di pemerintah pusat maupun daerah.
Seleksi CPNS 2019 tidak hanya dibuka untuk pelamar umum. Ada pula sejumlah posisi yang dibuka bagi pelamar yang berasal dari sekolah kedinasan
Sedangkan, dari jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 168.636 orang.
Angka tersebut terbagi menjadi 23.212 posisi PPPK di pemerintah pusat dan 145.424 di tingkat pemerintah daerah.
PPPK dapat berasal dari eks tenaga Honorer kategori II (THK-II). Selain THK-II, kesempatan ikut seleksi PPPK juga dimiliki honorer yang bekerja di instansi pemerintahan.
Khusus untuk PPPK ini, pemerintah akan mempriortaskan merekrut guru honorer yang telah melewati batas umur untuk mendaftar CPNS.


Statement Menpan RB Penerimaan CPNS Kemungkinan Oktober 2019, Panselnas Kini Mulai Bersiap
Statement Menpan RB Penerimaan CPNS Kemungkinan Oktober 2019, Panselnas Kini Mulai Bersiap (/FIKA NURUL ULYA))

Syarat Dasar PPPK

Dalam pasal 16 Peraturan Pemerintahn Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, ada sejumlah persyaratan yang wajib bagi calon PPPK.


sscasn.bkn.go.id Sulit Diakses? Cek Jam Ideal Akses & Login ssp3k.bkn.go.id Daftar PPPK atau P3K
sscasn.bkn.go.id Sulit Diakses? Cek Jam Ideal Akses & Login ssp3k.bkn.go.id Daftar PPPK atau P3K

Namun pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
4 tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
6. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
8. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Syarat Dasar bagi Pelamar CPNS 2019
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada prinsipnya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunya kesempatan yang sama untuk menjadi PNS, sepanjang memenuhi 9 persyaratan sebagai berikut:


CPNS 2019 Segera Dibuka, Antisipasi 3 Masalah ini yang Kerap Dikeluhkan Pelamar saat Mendaftar
CPNS 2019 Segera Dibuka, Antisipasi 3 Masalah ini yang Kerap Dikeluhkan Pelamar saat Mendaftar (SSCASN)

1) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar
2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
4) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis
6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan
7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar
8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah
9) Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Sementara persyaratan tambahan untuk masing-masing formasi ditentukan oleh PPK Kementerian/Lembaga/Dinas masing-masing.
Namun demikian, batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu yang ditetapkan Presiden, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Formasi Usulan CPNS Kota Pontianak September 2019



Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Pontianak sebentar lagi dibuka. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Multi Juto Batarendro menyebut sekitar bulan September.

Menurut Multi Juto, informasi itu menindaklanjuti pernyataan Menpan-RB saat rapat Apeksi di Semarang. Seperti ditulis Antara, Menpan RB menyampaikan kemungkinan penerimaan CPNS dibuka September tahun ini.

"Usulan formasi CPNS Pontianak tidak jauh berbeda seperti tahun sebelumnya, termasuk dari sisi jumlah yang diajukan ke pemerintah pusat. Pak Wali Kota Pontianak malah mengusulkan diajukan sebanyak 800 orang, tapi tetap ditentukan dari pemerintah pusat, seperti tahun sebelumnya diajukan 900 orang, tetapi yang diterima hanya 200-an formasi saja," kata Multi.

Tahapan penerimaan CPNS juga tidak jauh berbeda dengan pembukaan sebelumnya, jika dibuka pada September 2019, maka CPNS yang dinyatakan lulus mulai menerima gaji pada Januari-Februari 2020.

"Kebutuhan sumber daya aparatur negara itu harus cukup guna menunjang peningkatan pelayanan publik ke masyarakat, dan juga harus seimbang dengan rasio penduduk di Kota Pontianak," katanya.

Multi menambahkan, pihaknya juga sudah menganalisa tentang kebutuhan tersebut, baik jumlah ASN yang dibutuhkan, kualifikasi, kompetensi hingga peta jabatannya.

"Kebutuhan prioritas tetap pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun sektor lain juga menjadi perhatian, apalagi jika berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik," katanya.

Kebutuhan tambahan ASN sangat penting karena tahun 2019 menjadi puncak pensiun ASN. Kota Pontianak tahun ini ada 319 ASN yang pensiun.

"Secara nasional jumlah ASN yang pensiun mencapai satu juta orang," kata Kepala BKPSDM Kota Pontianak.

Ia menjelaskan, Wali Kota Pontianak mengusulkan diajukan sebanyak 800 orang CPNS Pontianak, tapi tetap ditentukan dari pemerintah pusat, seperti tahun sebelumnya diajukan 900 orang, tetapi yang diterima hanya 200-an formasi saja.

Formasi Usulan CPNS Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019


Peserta seleksi CPNS ikut tes CAT ((1)) ((1)/)
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mempersiapkan formasi pengusulan calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan pegawai pemerintah perjanjian kontrak (P3K) untuk tahun 2019.

"Kami sudah siap menyodorkan tenaga yang dibutuhkan. Analisis jabatan sudah dan sementara dilakukan, khusus untuk penerimaan CPNS dan P3K juga sudah dilakukan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mitra Sartje Taogan di Ratahan.

Dia menjelaskan, saat ini teknis penerimaan CPNS maupun P3K telah diumumkan terlebih dahulu oleh pihak pemerintah pusat dengan pembagian prosentasi sebanyak 70 persen dan 30 persen.

"Jadi untuk formasi P3K sebanyak 70 persen dari total formasi yang tersedia 30 persen untuk formasi CPNS. Itu sesuai dengan pengumuman dari pihak pemerintah pusat," ujarnya

Sementara itu, keberadaan honorer kategori 2 (Honda K2) di Mitra, yang jumlahnya sekitar 300 orang bakal diakomodir dalam formasi P3K.

"Diutamakan adalah non PNS. Jadi tenaga honorer bisa turut serta. Namun kami kira sistem ujian atau tesnya akan menggunakan sistim CAT (computer assisted test)," ujarnya.

Waktu penerimaan atau pembukaan lamaran, menurut Sartje pihaknya belum dapat memastikan, dan menunggu jadwal dari pemerintah pusat.

"Kami tunggu saja. Yang pasti ini tahun sudah akan digelar. Informasi sementara dimulai pada Oktober mendatang," tandasnya.

Formasi CPNS Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Tahun 2019

Tanah Bumbu usulkan 779 formasi CPNS
Pejabat Daerah Tanah Bumbu saat mengusulkan formasi Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, periode 2019 mengusulkan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 779 formasi kepada Menteri Pensayagunaan Aparatus Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) untuk memenuhi kebutuhan pegawai di kota setempat.

"Usulan perkrutan CPNS tersebut 70 persen untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 30 persen perekrutan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Tanah Bumbu, Dahliansayah melalu Kabid Pengadaan dan Informasi, Muhammad Untung, Batulicin, Jum'at.

Dia mengatakan, formasi penerimaan CPNS yang telah diusulkan nantinya untuk mengisi kebutahan pegawai yang masih kosong bidang kesehatan dan pendidikan.

Dua bidang formasi tersebut merupakan pelayanan pemerintah kepada mayarakat yang paling dasar sehingga Menpan RB memberikan arahan dari usulan yang disampaikan untuk mengisis bidang kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan perekrutan melalui PPPK dikhuskan untuk pagawai terus menerus atau yang bersangkutan masih mengabdi di pemerintah daerah setempat yang statusnya masih honor atau pegawi tidak tetap dan meiliki SK dari pemerintah daerah.

Diperkirakan, untuk pemberkasan penerimaan CPNS akan dilakukan pada Agustus-Oktober, namun informasi tersebut belum ada keputusan secara resmi yang dikeluarkan oleh Menpan RB.

Kebutuhan pegawai di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini mencapi 8000 lebih, namun pemerintah daerah baru memiliki sekitar 4144 pegawai dan sisanya diisi oleh tenaga honor atau pegawai tidak tetap.

Untuk selanjutnya dalam tahapan penetimaan CPNS tersebut Menpan RB akan melakukan kajian berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kesanggupan pemerintah daerah untuk menggaji CPNS yang akan direkrut.

"Intinya terkait perkrutan CPNS pemerintah daerah menyanggupi apa yang disyaratkan oleh Menpan RB, dan kami optimis dari usulan jumlah pegawai yang sudah di ajukan swbanyak 779 formasi akan dipenuhi oleh Menpan RB," ujarnya.

Formasi Usulan CPNS Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Siap-siap, Pemprov Jatim Buka Rekrutmen 2.176 CPNS Tahun Ini
Ilustrasi ASN.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru sebanyak 2.176 formasi. Saat ini usulan rekrutmen telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Anom Surahno mengatakan, formasi sebanyak 2.176 tersebut terbagi atas beberapa formasi antara lain tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan administrator. “Tenaga kesehatan paling banyak, 60 persen,” katanya.

Anom memperkirakan, rekrutmen CPNS baru akan dilaksanakan pada Agustus 2019 mendatang. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. “Kami masih menunggu jawaban, infonya pendaftaran Agustus,” kata mantan wartawan ini di Surabaya, Kamis (11/7/2019).

Menpan-RB: Seleksi CPNS Dibuka Oktober, PPPK Tahap Dua Bulan September
Anom menjelaskan, usulan rekrutmen ASN ini disampaikan ke Kemenpan-RB karena ada banyak pegawai di lingkungan Pemprov Jatim yang pensiun. Pada tahun ini, sebanyak 2.176 orang pegawai pemprov yang pensiun.

“Kami usulkan formasi juga 2.176. Tapi belum tahu yang disetujui nanti berapa formasi. Kalau tahun 2018 lalu, dari 2.242 pegawai yang pensiun, berhasil dipenuhi formasi sebanyak 1.974 pegawai,” katanya.
Prinsipnya, kata Anom, Pemprov Jatim memberlakukan ketentuan zero growth seperti arahan pemerintah pusat. Artinya, tidak boleh menambah pegawai, tapi hanya mengganti pegawai yang pensiun.

Selain ASN, Anom juga mengaku mengusulkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau non-CPNS). Jumlahnya 996 formasi yang terdiri atas 888 formasi guru dan 88 penyuluh pertanian.

“Ini (rekrutmen PPPK) untuk memenuhi amanat dari PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK,” katanya.

Formasi Usulan CPNS Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2019

Di tingkat Pemerintah Daerah, jumlah kuota PPPK 2019 dan CPNS 2019 yang disediakan sebanyak 207. 748.
Rekrutmen CPNS 2019 dan PPPK 2019, Daftar Usulan Pemerintah Kabupaten di Sulsel, Siapkan Berkas! Rekrutmen CPNS 2019 dan PPPK 2019, Daftar Usulan Pemerintah Kabupaten di Sulsel  Jelang rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PPPK 2019 maupun CPNS 2019, seluruh instansi diminta mengisi usulan formasi sejak Juni 2019.
Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga akan membuka lowongan PPPK dan CPNS 2019.
Di tingkat Pemerintah Daerah, jumlah kuota PPPK 2019 dan CPNS 2019 yang disediakan sebanyak 207. 748.
Berikut rinciannya dikutip dari akun instagram BKN:
1. Untuk PNS: 62.324

a. Yang diisi dari Pelamar Umum: 62.249
b. Yang diisi dari Sekolah Kedinasan (STTD): 75
2. Untuk PPPK (yang diisi dari eks TKH-II dan Honorer: 145.424
Sejumlah kabupaten di Sulsel juga sudah menyetor usulan kuota yang dibutuhkan, antara lain:

1. Pemkab Barru

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barru telah mengajukan surat pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) o 2019.
Pengusulan kebutuhan CPNS tersebut diajukan ke Menpan RB pada Juni 2019 lalu.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) BKPSDM Barru, Rahmatiah Karim (53) saat ditemui di kantor Pemkab Barru, Jumat (5/7/2019).
"Juni kemarin sudah kita ajukan pengusulannya ke Menpan RB," kata Rahmatiah Karim 
Disebutkan, dalam surat pengusulan sedikitnya 400 kebutuhan pegawai yang diajukan untuk CPNS Pemkab Barru.
Formasinya terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan di bidang teknis.
"Dari 400 yang kita ajukan ini, mayoritas dari formasi guru. Ada sekitar 50 persen. Itupun masih terbagi itu, ada untuk penerimaan melalui CPNS dan ada juga PPPK," ungkapnya.
Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) BKPSDM Barru, Rahmatiah Karim (53). (akbar
Rahmatiah menambahkan, saat ini pihak BKPSDM Barru sisa menunggu persetujuan dari Menpan RB terkait pengusulan tersebut.
"Waktunya kita belum tahu kapan ada persetujuannya dari Menpan, kita hanya menunggu," ujar Rahmatiah.
"Nanti setelah formasinya turun dari Menpan, baru dibuka penerimannya, yang berdasar pada petunjuk dari pusat," sambungnya.

2. Pemkab Gowa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa telah mengajukan jumlah kouta untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Gowa tahun 2019.
Kali ini, Pemkab Gowa mengajukan kuota sebanyak 574. Pengajukan tersebut diserahkan serentak ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum lama ini.
"Jumlah kuota CPNS sesuai aturan 20 persen untuk CPNS Umum," kata Kepala BKPSDM Gowa, Muhammad Basir, Selasa (2/7/2019).
Selain pengajuan kuota CPNS, Pemkab Gowa juga mengajukan kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar 80 persen. Bila dipersentasekan, jumlah kuota PNS umum berjumlah 114, sementara P3K berjumlah 459.
"Kami mengirim pengajuan formasi ini pada Jumat pekan lalu. Pengirimannya serentak seluruh daerah," sambung Basir.
Meski demikian sambung Basir, jumlah formasi pasti CPNS di Gowa masih menunggu keputusan pusat. Semua dikembalikan ke pusat. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi untuk pelaksanaannya saja.
Penerimaan CPNS juga nantinya, tidak mutlak akan sama dengan formasi yang tersedia. Semua tergantung pada kemampuan calon peserta.
Basir menyebut kebutuhan pegawai Pemkab Gowa saat ini didominasi oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, dalam hal ini guru.
Dirinya berharap, formasi CPNS yang diberikan Kemenpan RB ini nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan Pemkab Gowa.
"Di Gowa itu yang paling kita butuhkan tenaga kesehatan," katanya.
Diketahui Pemkab Gowa ini memiliki total jumlah PNS 7.678 pada 18 Kecamatan Kabupaten Gowa. Sementara itu terkait tingkat kebutuhan pegawai, hal tersebut bersifat relatif bergantung pada kondisi. Misalnya saja kebutuhan untuk mengganti pegawai yang pensiun.
Dikutip melalui rilis Humas Kemenpan RB disebutkan jika usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth. Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.
Ada pun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menpan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula

3. Pemkab Luwu Timur

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur mengusulkan 1.294 CPNS 2019 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
Jumlah itu terdiri dari formasi tenaga pendidikan 201 orang, tenaga kesehatan 78 orang dan tenaga teknis 1.015 orang.
Info Tiket Laga Madura United vs PSM Makassar di Liga 1 2019, Termurah Rp 40 Ribu, VVIP Rp 150 Ribu
Rumah Lafadda dan Isellang di Ujung Pero Wajo Nyaris Rubuh Diterjang Banjir
Kepala BKPSDM Luwu Timur, Kamal Rasyid mengatakan baru tahapan pengusulan formasi dari masing-masing pemda/pemkot/pemprov ke KemenPAN-RB.
Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh KemenPAN-RB baru nanti disusun jumlah formasi se-Indonesia.
"Jadi total usulan CPNS 2019 sebanyak 1.294 orang," kata Kamal , Rabu (3/7/2019).
Besaran kebutuhan atau lowongan CPNS sudah diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Secara Nasional Tahun Anggaran 2019.
Kepala BKPSDM Luwu Timur, Kamal Rasyid (Ivan
Periode 2017, jumlah ASN aktif di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur sebanyak 3.925 orang.
Sementara tenaga upah jasa aktif berjumlah 2.045 orang sesuai data BKPSDM Luwu Timur tahun 2018.
Adapun pusat pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur berlokasi di Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili.

Dokumen Persyaratan Wajib PNS

Jika merujuk CPNS 2018, pelamar CPNS diminta menyiapkan berkas dokumen lebih awal.
Dokumen yang dibutuhkan masih menunggu konfirmasi lanjut dari pemerintah.
Namun jika mengacu pada penerimaan CPNS 2018, berikut dokumen yang wajib ada d
Untuk tenaga profesional, persyaratan atau dokumen yang harus dipersiapkan sebagai berikut:
1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Ijazah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir
3. Surat keterangan akreditasi dari BAN PT.
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar - latar belakang merah.
Dokumen tambahan bagi lulusan D III dan SMA/sederajat antara lain:
1. Materai Rp 6.000
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi ijazah/STTB
4. Fotokopi ijazah SD
5. Fotokopi ijazah SLTP
6. Fotokopi ijazah SLTA

Bocoran Materi SKD dan SKB sesuai Peraturan MenpanRB Pendaftaran CPNS 2019

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Mohammad Ridwan mengatakan, untuk CPNS 2019 akan dimulai pada Oktober 2019 mendatang.
Pendaftaran CPNS 2019 Mulai Oktober 2019, Ini Bocoran Materi SKD dan SKB sesuai Peraturan MenpanRB Pendaftaran CPNS 2019 Mulai Oktober 2019, Ini Bocoran Materi SKD dan SKB sesuai Peraturan MenpanRB  Pemerintah telah memastikan akan melaksanakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PPPK 2019 maupun CPNS 2019.
Jumlah alokasi yang disediakan untuk tahun ini sebanyak 253.173 orang. Jumlah tersebut terdiri dari PPPK 2019 dan CPNS 2019.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Mohammad Ridwan mengatakan, untuk CPNS 2019 akan dimulai pada Oktober 2019 mendatang.

Pihaknya akan menyampaikan petunjuk teknisnya sesegera mungkin kepada masyarakat.
"Kemarin, pak Menpan RB sudah statement, bahwa penerimaan CPNS kemungkinan besar di Oktober," kata Ridwan beberapa waktu lalu.

Ridwan menjelaskan, proses penerimaan pendaftaran tersebut dipekirakan lebih awal untuk PPPK. Namun ia tak memberikan kapan waktu pastinya.


Statement Menpan RB Penerimaan CPNS Kemungkinan Oktober 2019, Panselnas Kini Mulai Bersiap
Statement Menpan RB Penerimaan CPNS Kemungkinan Oktober 2019, Panselnas Kini Mulai Bersiap FIKA NURUL ULYA))

Menurut dia, adanya pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB) Syafruddin itu menjadi tanda bagi BKN untuk bersiap.
"Bagi kami di Panselnas merupakan semacam ancer-ancer. Oleh karena itu, persiapan mulai dipersiapkan mulai dari sekarang. Banyak yang harus dipersiapkan," ujarnya.
Dia mengatakan, pihak hingga ini terus mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Baik untuk CPNS maupun PPPK.
"Kebutuhan riil (jumlah PNS dan PPPK) dari intansi pusat dan daerah itu belum semua masuk, tapi seberapa banyak saya harus cek dulu ke Kemenpan RB," ungkapnya.
Dia menyebut, setidaknya ada tujuh tahapan proses penerimaan CPNS dan PPPK yang harus dilalui.
Ini semua sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.
Sebagai informasi, untuk pemerintah pusat, alokasinya sebanyak 46.425 lowongan terdiri dari untuk PNS sebanyak 23.213 lowongan dengan rincian 17.510 untuk pelamar umum dan dari sekolah kedinasan 5.696.
Selain itu pemerintah pusat juga membuka 23.212 lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK/P3K.
Sementara itu jumlah lowongan CPNS pemerintah daerah mencapai 207.748. Terdiri dari lowongan PNS 62.324 dan untuk PPPK/P3K 145.424.


Hasil Tes SKD CPNS 2018 pakai sitem perankingan
Hasil Tes SKD CPNS 2018 pakai sitem perankingan (banjarmasinpost.co.id/hanan)

Bocoran Materi Seleksi CPNS 2019

Jelang pendaftaran CPNS 2019, ada baiknya ada mulai mempersiapkan diri sejak awal.
Selain dokumen penting, Anda sudah bisa mempelajari materi-materi seleksi CPNS 2019.
Bocoran materi seleksi CPNS bisa dilihat dalam PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Seleksi CPNS.

Seleksi Kompetensi Dasar

Materi Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi:
1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
a) Nasionalisme;
b) Integritas;
c) Bela Negara;
d) Pilar negara;
e) Bahasa Indonesia;
f) Pancasila;
g) Undang-Undang Dasar 1945;
h) Bhinneka Tunggal Ika; dan
i) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
a) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan;
b) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka;
c) Kemampuan figural yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram;
d) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
e) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:

a) Pelayanan publik;
b) Sosial budaya;
c) Teknologi informasi dan komunikasi;
d) Profesionalisme;
e) Jejaring kerja;
f) Integritas diri;
g) Semangat berprestasi;
h) Kreativitas dan inovasi;
i) Orientasi pada pelayanan;
j) Orientasi kepada orang lain;
k) Kemampuan beradaptasi;
l) Kemampuan mengendalikan diri;
m) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
n) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
o) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan
p) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain

Seleksi Kompetensi Bidang

Materi Seleksi Kompetensi Bidang:
1) Materi seleksi kompetensi bidang untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN;
2) Materi Seleksi Kompetensi Bidang untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal Seleksi Kompetensi Bidang yang rumpunnya bersesuaian dengan
Jabatan Fungsional terkait;
3) Materi Seleksi Kompetensi Bidang pada Instansi Pusat selain dengan CAT dapat berupa: tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik/kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan/atau wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh jabatan, dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis tes;
4) Materi Seleksi Komptensi Bidang untuk jenis formasi Olahragawan Berprestasi Internasional menggunakan wawancara;
5) Materi Seleksi Kompetensi Bidang yang dapat menggugurkan seleksi wajib dicantumkan dalam pengumuman persyaratan pendaftaran masing-masing instansi.

Ketentuan bagi yang Lulus Seleksi P3K/PPPK dan Bisa Ikut Melamar CPNS 2019

Apakah yang sudah lulus P3K/PPPK masih bisa melamar CPNS 2019 menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak diajukan calon peserta
Seleksi P3K/PPPK 2019 Duluan dari CPNS, yang Lulus Masih Bisa Ikut CPNS 2019? Begini Ketentuannya Capture twitter @BKngoid Alokasi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019. Apakah yang sudah lulus P3K/PPPK masih bisa melamar CPNS 2019 menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak diajukan calon peserta 

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K/PPPK 2019 akan lebih awal dilaksanakan dibanding CPNS 2019.
MenpanRB, Syafruddin pun menyebut rekrutmen P3K/PPPK 2019 akan digelar sekitar pertengahan Agustus 2019, sementara rekrutmen CPNS 2019 baru akan digelar pada Oktober 2019.
Pemerintah akan merekrut tenaga P3K/PPPK 2019 sebanyak 168.636 orang.
Angka tersebut terbagi menjadi 23.212 posisi P3K/PPPK 2019 di pemerintah pusat dan 145.424 di tingkat pemerintah daerah.
Kepastian rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 ini juga disampaikan langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun twitter resminya @BKNgoid.


Alokasi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019
Alokasi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 (Capture twitter @BKngoid)

Perbedaan P3K/PPPK dan PNS

Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat memaparkan perihal kebijakan teknis pengadaan P3K/PPPK dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu, (23/1/2019) di Batam menuturkan, tanda identitas P3K/PPPK 2019 akan disamakan dengan PNS lewat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Sementara itu, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho seperti dilansir kompas.com menuturkan, P3K/PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.
Yanuar menambahkan, bahwa PP Manajemen P3K/PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN yang sangat krusial.
Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS.
“Kebijakan P3K/PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” jelas Yanuar.
“Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia,” ujar Yanuar.

P3K/PPPK

1. P3K/PPPK dikontrak minimal satu tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun sesuai kebutuhan, kompetensi yang dimiliki dan kinerja yang diperlihatkan.
2. Menggunakan double track, artinya tidak ada pengangkatan P3K/PPPK menjadi PNS secara otomatis. Apabila ingin menjadi PNS harus mengikuti jalur tes PNS.
3. P3K/PPPK mengisi pos-pos jabatan fungsional seperti auditor, guru atau pustakawan. Mereka bisa masuk dari jalur awal, tengah atau yang tertinggi. Sedangkan PNS mengisi jabatan structural dan dimaksudkan sebagai policy maker, seperti camat, kepala dinas atau dirjen.
4. PNS memiliki batasan umur pelamar sampai 35 tahun. Sementara, P3K/PPPK tak menetapkan batasan umur. Sehingga siapapun yang memiliki kompetensi bisa mendaftar.
Perbedaannya P3K/PPPK dan PNS sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) dan sumber lainnya:

1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PNS

Pasal 6 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan P3K/PPPK.
Jadi PNS bukan P3K/PPPK, sebaliknyaP3K/PPPK bukan PNS.
Hal itu tercantum pada Pasal 99, pertama P3K/PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K/PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Status PNS Tetap, P3K/PPPK Kontrak

Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
Sedangkan, P3K/PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

3. PNS dapat Fasilitas, P3K/PPPK Tidak

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.
Pasal 21, PNS berhak memperoleh:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi.
Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:
a. gaji dan tunjangan;
b. cuti;
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.
Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Masa Kerja PNS sampai Pensiun, P3K/PPPK Hanya Setahun dan Bisa Diperpanjang

Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:
a. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
b. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja.
"Masa kerja P3K lebih fleksibel," katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
b. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK
c. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
d. Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
e. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.
f. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.

5. PNS diberhentikan dengan hormat hingga pensiun, P3K/PPPK bisa diberhentikan secara hormat jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir

Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:
a. meninggal dunia
b. atas permintaan sendiri
c. mencapai batas usia pensiun
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
b. meninggal dunia.
c. atas permintaan sendiri.
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Ketentuan untuk yang sudah lulus P3K/PPPK ketika melamar CPNS
Jelang kembali dibukannya rekrutmen P3K/PPPK 2019 dan CPNS 2019 ini, sejumlah pertanyaan seputar rekrutmen tersebut mulai ditanyakan ke akun twitter resmi BKN@BKNgoid.
Salah satu pertanyaan yang kerap ditanyakan adalah terkait kesempatan pelamar yang sudah lolos P3K/PPPK untuk melamar CPNS 2019.
BKN menyampaikan bahwa meskipun sudah lulus P3K/PPPK, pelamar tetap masih punya kesempatan untuk melamar CPNS 2019.
"Kata petinju Muhammad Ali, impossible is nothing. Tak ada yg tak mungkin, jika mau & mampu
Dahulukan P3K bg para senior kita, yg msh muda ambil jalur CPNS saja. Ojo kemaruk, kata @bkdjatengprov
Ini sekaligus jawaban bg pertanyaan2 sejenis," kata BKN



Beberapa waktu lalu, pertanyaan apakah yang sudah lulus P3K/PPPK masih bisa melamar CPNS ini juga ditanyakan kepada akun official Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenpanRB.
Senada dengan jawaban BKN, KemenpanRB juga memastikan bahwa yang sudah lulus P3K/PPPK masih bisa melamar CPNS.
Hanya saja, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.
"Apakah ketika kita mengikuti P3K dan lolos...bisa mengikuti tes cpns apabila ada penerimaan cpns?,"tanya seorang netizen melalui fitur ask question.
Pertanyaan itu pun mendapat jawaban dari admin akun instagram @kemenpanrb.
"Admin akan menjawan untuk mewakili semua pertanyaan yang sama yaaa. Jawabannya: Bisa, selama memenuhi persyaratan dan ybs harus mengundurkan diri dari PPPK,"jawabnya.

PPPK dan CPNS
Pengunduran diri P3K/PPPK 2019 atas keinginan sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK).
Dalam pasal Bab IX Pemutusan Hubungan Perjanjian, Pasal 53 ayat 1 menyebutkan, pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat, salah satunya karena permintaan diri sendiri dari P3K/PPPK.
Selanjutnya dalam pasal 56 disebutkan, PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai P3K/PPPK
Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui apabila: telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90 persen; dan telah memenuhi target kinerja paling kurang 90 persen
Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPPK dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK
Sementara PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.

Formasi CPNS P3K 2019 Kabupaten Buton Selatan (Busel) tahun 2019




Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Busel, Firman Hamza

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) mengusulkan 400 kuota pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) 2019 ini. Usulan itu telah disampaikan ke Kemenpan-RB.

“E-Formasi ini merupakan aplikasi dari Menpan-RB dalam rangka membangun sistem perekrutan CPNS dan P3K. Hari ini secara umumnya, Buton Selatan memprogramkan 200 untuk P3K dan 200 untuk CPNS,” kata Firman Hamza via telepon selulernya, Rabu 10 Juli 2019.
Selain pengajuan melalui e-Formasi, pihaknya juga akan mengajukan usulan dalam bentuk fisik langsung ke Kemenpan-RB. Dokumen fisik ini akan diajukan setelah perpanjangan usulan melalui e-Formasi ditutup pada 12 Juli 2019 nanti.
Setelah usulan diajukan, pemerintah daerah tinggal menunggu pengumuman dalam bentuk SK Menpan-RB yang berkaitan dengan kuota CPNS dan P3K untuk seluruh Indonesia.
“Untuk kapan pengumuman ini, itu sepenuhnya kewenangan Menpan. Intinya yang disampaikan hari ini baru sebatas permintaan dalam bentuk surat pengadaan CPNS dan surat itu sudah kami terima dan ditindaklanjuti,” akunya.
Firman Hamza mengaku ada tiga kualifikasi jabatan yang diusulkan untuk pengadaan CPNS maupun P3K 2019 ini. Diantaranya tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya termasuk tenaga fungsional.
“Kebutuhan P3K sama dengan CPNS. Tapi bila ada yang sifatnya khusus untuk P3K maka itu nanti akan diatur oleh instansi khusus yang akan dikeluarkan Menpan. Contoh rekrutmen P3K tahap I lalu khusus eks K2 yang masih aktif. Nah, Bisa saja bayangkan pada tahap I itu akan terjadi lagi pada P3K tahap II ini,” katanya.
Firman Hamza berharap usulan ini secara keseluruhan dapat diakomodir. Apalagi usulan yang diajukan berdasarkan kebutuhan yang tidak dilakukan secara subjektif tapi melalui analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
“Tapi itu tergantung pemerintah pusat. Menpan tentunya sudah punya kriteria dan pertimbangan dengan memperhatikan usulan dari seluruh daerah di Indonesia,” katanya. (adm)

Bocoran Lowongan Pegawai Pemerintah Setara PNS Segera Dibuka

https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 08 320 2075901 lowongan-pegawai-pemerintah-setara-pns-segera-dibuka-cek-bocorannya-PaY0yqhhSl.jpg Ilustrasi ujian tes lowongan kerja (Setkab) Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II akan segera dibuka. Rencanannya, pembukaan pegawai setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini akan dibuka pada Agustus 2019.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, pembukaan tenaga PPPK tahap kedua akan dilakukan terlebih dahulu sebelum pendaftaran CPNS 2019. Kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendesak dan menjadi prioritas Pemerintah menjadi salah satu alasan diselenggarakannya rekrutmen P3K.
“Nampaknya yang PPPK tahap dua dulu yang akan didahulukan kemarin kan tahap pertama,” ujarnya, Senin (8/7/2019).

PNS

Adapun sistem pendaftaran PPPK akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via sscasn.bkn.go.id. Meskipun begitu, belim diketahui kapan masyarakat bisa mulai mengakses portal ini
Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menenai persyaratan, jika melihat tahap pertama, khusus THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian khusus yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.
Kemudian kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Untuk guru diwajibkan untuk masih aktif mengajar hingga saat inj.

Sementara untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-IIIbidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. Ilustrasi ujian tes lowongan kerja (Setkab)
Sementara untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Nantinya mereka yang lolos akan dikenakan masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai PP No. 49 Tahun 2018.
Perolehan gaji untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan untuk P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN. (rzy) (rhs)












Formasi Usulan CPNS Kabupaten Sleman Tahun 2019


Bupati Sleman Sri Purnomo menyerahkan SK pengangkatan kepada CPNS formasi 2018. (Foto  Humas Sleman)

Bupati Sleman Sri Purnomo menyerahkan SK pengangkatan kepada CPNS formasi 2018. (Foto Antara/ Humas Sleman) Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan sebanyak 727 formasi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang didominasi formasi fungsional pendidikan.

"Kami mengusulkan sebanyak 727 formasi. Jika mengacu aturan pemerintah maka komposisinya yaitu terdiri dari 220 formasi untuk aparatur sipil negara (ASN) dan 507 formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman Suyono di Sleman, Rabu.

Menurut dia, jumlah tersebut baru berupa usulan yang diajukan ke pusat, dan masih bisa berubah.

"Ini baru usulan saja, jumlahnya bisa berubah sesuai keputusan dari Pemerintah Pusat," katanya.

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam surat Menteri PANRB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Suyono mengatakan, rincian formasi yang dibutuhkan Pemkab Sleman pada 2019 adalah untuk fungsional kesehatan sebanyak 291 formasi, fungsional pendidikan sebanyak 317 formasi, teknis 31 formasi dan jabatan pelaksana sebanyak 58 formasi.

"Kami masih menunggu bulan ini untuk kejelasannya. Berapa yang disetujui," katanya.

Ia mengatakan, usulan yang diajukan pada dasarnya belum bisa mencukupi kebutuhan pegawai di Pemkab Sleman. Namun, mengingat dari aturan pemerintah pusat yang mengharuskan daerah bisa menggaji CPNS dengan APBD maka diputuskan hanya 727 saja yang diusulkan.

"Termasuk juga dengan persyaratan untuk PPPK yang mendaftar CPNS masih harus menunggu dari pusat. Kami sudah koordinasi dengan Bupati dan instansi terkait, kalau dari usulan segitu untuk gaji masih aman dan masih mampu untuk menggaji," katanya.

Menurut dia, saat ini di Sleman masih membutuhkan 14.947 ASN. Namun melihat kondisi sampai Mei hanya ada 9.280 ASN. Sehingga masih kurang sebanyak 5667 pegawai.

"Solusinya ya tetap mengoptimalkan pegawai yang ada, memang masih kurang. Seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang harus melayani sekian ratus orang per hari, tentu masih kurang," katanya.

Pemkot Bandung usulkan 1029 formasi CPNS 2019


Pemerintah Kota Bandung mengusulkan 1029 formasi pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Dari jumlah tersebut 30 persen diantaranya diperuntukan untuk mengisi formasi guru dan tenaga medis. (Mardiansyah)

Formasi CPNS Kabupaten Tabanan Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Tabanan belum menerima jawaban dari Kemenpan RB untuk usulan formasi CPNS dan PPPK tahun 2019

Tabanan Tunggu Jawaban Kemenpan RB Soal Usulan Formasi CPNS dan PPPK 2019 Suasana seleksi CPNS tahun 2018 silam. Tabanan Tunggu Jawaban Kemenpan RB Soal Usulan Formasi CPNS dan PPPK 2019  Tabanan Tunggu Jawaban Kemenpan RB Soal Usulan Formasi CPNS dan PPPK 2019

Pemerintah Kabupaten Tabanan belum menerima jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk usulan formasi CPNS dan PPPK tahun 2019.
Hal itu menyusul terbitnya surat edaran dari Kemnpan RB terkait perpanjangan batas waktu pengisian usulan kebutuhan ASN tahun 2019.
Dalam surat tersebut menyebutkan, masih ada beberapa instansi pusat dan daerah yang belum menyampaikan usulan kebutuhan ASN sehingga waktu pengusulan ditambah.
"Jadi sampai saat ini kita belum ada informasi berapa formasi yang disetujui Kemenpan RB. Hal ini terkait adanya penambahan waktu untuk pengisian usulan kebutuhan ASN tahun 2019," kata Kepala BKPSDM Tabanan, I Wayan Sugatra, Rabu (10/7/2019).

Sugatra menjelaskan, sesuai dengan surat yang diterima, masih ada beberapa daerah yang belum mengusulkan sesuai surat Kemenpan RB. Sehingga pusat memberikan penambahan waktu dari 5-12 Juli 2019.
"Sesuai dengan isi surat yang kami terima, dalam tenggang waktu tersebut instansi pusat dan daerah harus sudah menyampaikan usulan kebutuhan ASN. Selain itu, instansi juga boleh memperbaiki analisis jabatan yang mungkin belum sesuai dengan kebutuhan di daerah setempat. Dan jika sampai batas waktu 12 Juli itu tidak menyampaikan, instansi tersebut dinyatakan tak mengusulkan formasi dan tidak mengadakan perekrutan ASN tahun 2019," jelas Sugatra.
Sugatra pun mengaku belum tahu kapan formasi tersebut akan diumumkan. Sebab, kewenangan tersebut adalah dari pemerintah pusat.

"Nah itu kami belum tahu, jadi mohon bersabar dulu," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Tabanan sudah menggelar rapat kerja (raker) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan untuk membahas terkait rencana pengusulan formasi PNS dan PPPK tahun 2019.
Dalam rapat, anggota DPRD Tabanan intinya mengusulkan agar perekrutan pegawai dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau analisis beban kerja (ABK) dan bukan hanya mengacu ke Batas Usia Pensiun (BUP).
Dari data yang diperoleh, kebutuhan ASN di Pemkab Tabanan berdasarkan analisis beban kerja mencapai 2.613. Rinciannya, tenaga guru 946, tenaga kesehatan 774, dan 893 tenaga teknis.

Formasi CPNS Kabupaten Manggarai Barat ( Mabar) Tahun 2019

Ada Penerimaan CPNS Bulan Oktober 2019, Mabar Usul 1.600 Orang Penerimaan CPNS akan dilakukan lagi pada tahun 2019 ini dan diperkirakan berlangsung pada Bulan Oktober.

Ada Penerimaan CPNS Bulan Oktober 2019, Mabar Usul 1.600 OrangSERVAN MAMMILIANUS
Kepala BKPPD Mabar Sebastianus Wantung.& Ada Penerimaan CPNS Bulan Oktober 2019, Mabar Usul 1.600 Orang Servatinus Mammilianus

Penerimaan CPNS akan dilakukan lagi pada tahun 2019 ini dan diperkirakan berlangsung pada Bulan Oktober.
Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), sudah mengusulkan 1.600 orang yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS.
Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemenpan RB).
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Mabar Sebastianus Wantung, Rabu (9/7/2019).

"Tahun 2019 ini dipastikan akan ada penerimaan CPNS sekitar Bulan Oktober. Kami sudah usulkan formasi untuk 1.600 orang," kata Sebastianus.
Sesuai panduan dari Kemenpan kata dia, komposisi penerimaan CPNS kali ini yaitu 70 % untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) dan 30 % untuk CPNS murni.
"Kebanyakan yang dibutuhkan adalah guru dan tenaga kesehatan, baru tenaga tekhnis," kata Sebastianus.
Walaupun ada komposisi namun Kemenpan belum menentukan kuota atau jumlah penerimaan berdasarkan usulan yang telah disampaikan.

Dari 1.600 orang usulan itu kata Sebastianus, disadari bahwa tidak mungkin semuanya akan diterima.
Semuanya tergantung kuota dan berdasarkan peta jabatan organisaasi.
Khusus untuk tenaga P3K nantinya akan langsung 100 % atau tidak lagi 80 % karena P3K sistem kontrak.
"Tenaga P3K itu nanti dikontrak dan harus ikut ujian seleksi lagi setiap lima tahun," kata Sebastianus.(*)

Formasi CPNS Kabupaten Sragen Tahun 2019


Tatag Prabawanto

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Formasi itu disiapkan terkait rencana rekruitmen CPNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 2019.
Hal itu disampaikan Sekda Tatag Prabawanto kepada wartawan, Minggu (7/7/2019). Ia mengatakan kendati masih menunggu petunjuk teknis, Pemkab Sragen telah memetakan kekosongan PNS do berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari pemetaan tersebut Pemkab Sragen setidaknya masih membutuhkan lebih dari 600 ASN diberbagi sektor, baik pendidikan, Kesehatan dan juga tenaga teknis lainya.

“Formasi yang kita siapkan sekitar 400an. Usulan itu nanti kita sampaikan kepada Kemenpan,” paparnya, Minggu (7/7/2019). Tatag mengungkapkan usulan 400 an formasi CPNS kepada kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) memang tak sebanding dengan jumlah ASN pensiun. Namun juga analisa berdasarkan lowongan dari kementerian. “Kan 100.000 formasi dibagi sekian daerah. Ya maksimal segitu jatah kita,” tambahnya.
Untuk diketahui, Pemerintah kembali akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2019 sebanyak 253.173 orang. Jumlah ini terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK/P3K).

Formasi CPNS Kota Ambon Prioritaskan PPPK pada Tahun 2019


Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon Benny Selano.

Pemerintah Kota Ambon, telah mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Usulan CPNS itu disampaikan berdasarkan surat Menpan perihal formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 70 persen dan formasi umum sebanyak 30 persen.

"Jika Ambon mendapat jatah 100 orang di tahun 2019, maka 70 persen pengangkatan diprioritaskan dari tenaga PPPK dan 30 persen formasi umum," Kata Kepala Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Ambon, Benny Selano.

Dia menjelaskan, anggaran untuk pembiayaan PPPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan anggaran formasi umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Menyoal berapa jumlah formasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Ambon, Benny enggan berkomentar. Dia hanya memastikan formasi diprioritaskan untuk mengisi tenaga guru dan dokter. 


“Secara menyeluruh formasi itu untuk mengurangi tenaga honorer kategori dua menjadi PPPK," katanya.

Saat ini, pemerintah kota masih menunggu kepastian penetapan formasi CPNS.  "Usulan sudah disampaikan, sekarang kita tunggu saja informasi dari pusat," tuturnya. (AHS)

Perbedaan Gaji dan Fasilitas yang Diterima Dibanding PNS Pada CPNS 2019,Rekrutmen PPPK 2019 Digelar Lebih Dulu

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2019 akan lebih awal dilaksanakan dibanding CPNS 2019. Rekrutmen PPPK 2019 Digelar Lebih Dulu, Ini Perbedaan Gaji dan Fasilitas yang Diterima Dibanding PNS Rekrutmen PPPK 2019 Digelar Lebih Dulu, Ini Perbedaan Gaji dan Fasilitas yang Diterima Dibanding PNS  Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2019 akan lebih awal dilaksanakan dibanding CPNS 2019.

MenpanRB, Syafruddin pun menyebut rekrutmen PPPK 2019 akan digelar sekitar pertengahan Agustus 2019.
Sementara rekrutmen CPNS 2019 baru akan digelar pada Oktober 2019.
Pemerintah akan merekrut tenaga PPPK sebanyak 168.636 orang. Angka tersebut terbagi menjadi 23.212 posisi PPPK di pemerintah pusat dan 145.424 di tingkat pemerintah daerah.

PPPK dapat berasal dari eks tenaga Honorer kategori II (THK-II).

Selain THK-II, kesempatan ikut seleksi PPPK juga dimiliki honorer yang bekerja di instansi pemerintahan.
Khusus untuk PPPK ini, pemerintah akan memprioritaskan merekrut guru honorer yang telah melewati batas umur untuk mendaftar CPNS.
Seiring pengumuman penerimaan tersebut, banyak pihak menyamakan antara pegawai negeri sipil (PNS) dengan P3K atau PPPK.
Tapi sebenarnya keduanya banyak perbedaan.


Bupati Luwu Timur, Thorig Husler memantau jalannya tes calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SMAN 1 Luwu Timur, Jl Montolalu, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/2/2019).
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler memantau jalannya tes calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SMAN 1 Luwu Timur, Jl Montolalu, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/2/2019). (HANDOVER)

Berikut perbedaan PNS dengan P3K dari status, gaji, fasilitas, masa kerja, serta jadwal, mekanisme, dan syarat rekruitmen PPPK.
Ini selengkapnya dikutip dari Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta berbagai sumber:

1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PNS

Pasal 6 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPPK. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS.
Hal itu tercantum pada Pasal 99, pertama PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Status PNS Tetap, P3K Kontrak

Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

3. PNS dapat Fasilitas, PPPK Tidak

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.
Pasal 21, PNS berhak memperoleh:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi.
Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:
a. gaji dan tunjangan;
b. cuti;
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.
Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Sejumlah calon PPPK geruduk Kantor BKPSDM Kabupaten Wajo, Kamis (21/02/2019).
Sejumlah calon PPPK geruduk Kantor BKPSDM Kabupaten Wajo, Kamis (21/02/2019). (hardiansyah

4. Masa Kerja PNS sampai Pensiun, P3K Hanya Setahun & Bisa Diperpanjang

Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:
a. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
b. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja.
"Masa kerja P3K lebih fleksibel," katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
b. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK
c. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
d. Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan
perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
e. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.
f. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.

5. Gaji dan tunjangan PPPK Sesuai Ketentuan yang Berlaku Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:
a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 80 menyebutkan:
a. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
b. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
c. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
d. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing
e. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
f. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yakni:
a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
d. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggajian dan tunjangan PPPK juga disebutkan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:
a. PPPK diberikan gaji dan tunjangan
b. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. PNS diberhentikan dengan hormat hingga pensiun, PPPK bisa diberhentikan secara hormat jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir
Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:
a. meninggal dunia.b. atas permintaan sendiri.
c. mencapai batas usia pensiun.
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
b. meninggal dunia.
c. atas permintaan sendiri.
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Syarat Dasar PPPK

Dalam pasal 16 Peraturan Pemerintahn Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, ada sejumlah persyaratan yang wajib bagi calon PPPK.
sscasn.bkn.go.id Sulit Diakses? Cek Jam Ideal Akses & Login ssp3k.bkn.go.id Daftar PPPK atau P3K
Namun pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
4 tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
6. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
8. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.